Kader Golkar, Tolak Berkoalisi Dengan PDIP Usung Pasangan Agus Sukoco dan Eko Priyono Di Pilkada 2020

Beritaharianpemalang.com – Pada pertengahan Juli 2019 saya diberikan kehormatan dapat undangan untuk mengikuti rapat pleno pengurus Partai Golkar yg dihadiri oleh Dewan Penasehat.

Pada rapat tersebut yang masih saya ingat adalah, munculnya aspirasi bahwa pada Pilkada 2020 Partai Golkar untuk tidak lagi bergabung dengan PDI Perjuangan. Aspirasi tersebut juga datang dari grassroots di lapangan. Dinamika politik berjalan dengan cepat ditandai PDIP (15 kursi) mengawali proses penjaringan Cabup/Cawabup disusul PG (6 kursi ). Sedangkan PKB (9 kursi ) dengan NASDEM (1 kursi ) tidak membuka penjaringan krn mengusung Ketuanya sendiri. Kemudian PPP (7 kursi ), GERINDRA (6 kursi ), PKS (6 kursi ) masih wait and see.

Ada usaha dari PPP dan Gerindra mengajak PG untuk membangun koalisi permanen, tidak bergabung lagi dengan PDI – P seperti Pilkada 2016 tetap usaha itu gagal tidak ada titik temu. GERINDRA menengarai bahwa PG akan bergabung kembali dengan PDI – P. Seperti tersambar petir disiang bolong membaca berita di salah satu media online bahwa PG bergabung dengan PDI- P mengusung Agus Sukoco (AS) dan Eko Priyono (EP).
Elite Partai nyata-nyata secara arogan telah memberangus aspirasi dan kadaulatan rakyat ( anggota ).

Nampaknya saat ini PG di Pemalang telah bermetamorfosis ke wujud aslinya spt ketika zaman Orba dulu yaitu Partai Otoriter ( mungkin juga terjadi pada partai yang lain ). Dengan alasan pembenaran bahwa keputusan gabung dengan PDIP tersebut sudah melalui mekanisme yg syah. Ada proses penjaringan, penyaringan melalui fit and proper, kemudian nama-nama hasil penyaringan diserahkan ke DPD I, terus muncul nama yg disetujui. Mestinya DPD II tidak mengirimkan semua nama hasil penyaringan tanpa catatan, tapi ada 3 nama prioritas untuk dipertimbangkan oleh DPD I. Nama – nama yang diprioritaskan tersebut harus dipertimbangkan kapasitasnya, kapabelitasnya juga dari sisi kadar kekaderan seseorang.

Dulu Golkar punya standarisasi dalam seleksi yang dikenal dengan PDLT ( Prestasi, Dedikasi, Loyalitas dan Tidak Tercela ), nama EP telah mendapatkan rekom dari DPP PDI – P sebagai Calon Wabup berpasangan dengan AS dan telah diumumkan melalui pers reales. Tetapi dia juga mendaftar di PG tapi belum ada rekom dari DPP PG kalau demikian faktanya, kok sudah dinyatakan koalisi.

Berkaitan dengan itu muncul pertanyaan lainnya EP itu kader PDIP atau kader GOLKAR. Pada setiap kesempatan EP suka mengenakan kemeja merah, tetapi pada saat pers realese di kantor DPC PDI – P kok EP tiba-tiba mengenakan kemeja kuning yg nampak masih baru. Timbul pertanyaan apakah skenerionya dari sutradaranya memang harus demikian, atau yang pilih konstum salah?.
Dari gambaran tesebut Pilkada sebagai pesta rakyat telah nyata-nyat kasat mata direkayasa oleh para elite partai.

Ada pendapat pada Pilkada sejatinya yg pesta adalah para elite partai, rakyat anggota partai, struktur partai bahkan ASN cuma dimobilisir, bahkan diancam bahwa ini sudah menjadi keputusan Partai. Siapa yang melawan, tidak melaksanakan perintah partai akan DIPECAT. Oleh sebab itu marilah kita lawan ketamakan elite partai dalam jalankan demokrasi yang jelas-jelas telah menyimpang.

Ada adagium “Rakyat berdaulat, tidak ada yang mampu mengalahkan”, sebab dalam demokrasi kadaulatan ada di tangan rakyat.
Pilkada adalah urusan kedaulatan rakyat, tidak hanya menjalankan keputusan Partai.

Mari kawan-kawan kita tantang elite partai “silahkan kami dipecat” dari partai yang kau anggap sebagai milikmu sendiri. Kami tidak butuh Partai dan sebenarnya kami juga tidak lagi percaya kepada Partai.
Keputusan PG bergabung dengan PDIP usung pasangan ASEP pada Pilkada 2020 adalah keputusan yang penuh rekayasa bahkan brutal, yg akan menjadi catatan dan black story bagi PG. Alasan tidak mau lagi bergabung dengan PDI – P didasari pengalaman yang dirasa oleh para kader PG sangat menyakitkan pasca Pilkada 4 tahun yang lalu. Pada saat itu PDI- P dengan jumlah kursi (13) memenuhi syarat utk mengusung pasangan Calon sendiri sehingga calon Bupati/ Wabup dari PDI – P semua. Kemudian digunakan nomenklatur PDIP sebagai Partai Pengusung dan smtr GOLKAR (7 kursi), PPP (6 kursi), GERINDRA (7 kursi ) jumlah 20 hanya diposisikan sebagai partai pendukung saja, sehinga tidak memiliki “bargaining position” yang jelas.
Kalau pada Pilkada 2020 PDI -P dengan modal 15 kursi dan PG hanya 6 kursi kok disebut koalisi. Yang paling pas bukannya koalisi tapi PG hanya sekadar sebagai Pelengkap Objek Penderita.

Nah pertanyaannya siapakah yang akan bahkan mungkin sudah mendapatkan keuntungan ? yang bisa menjawab adalah mereka para elite partai, walaupun denga jawaban yang dipastikan penuh misterius tentunya. Tapi rakyat dan pengamat pasti bisa mendapatkan jawabannya sendiri, yang cuma melihat dari perilaku dan keterpihakan elite partai.

Ada beberapa adagium politik yang dapat kita pakai sebagai pegangan, agar kita tidak menjadi bingunng melihat, mendengar masalah2 politik yg penuh ketidak pastian sebagai : Politics is the
art possibility, dipolitik itu tidak ada kebenaran, kejujuran dan pula kepastian. Kemudian “politikus” itu memiliki dua tenggorokan, yang kanan dipakai untuk ngomong yang benar dan yang kiri dipakai ngomong yang tidak benar alias membohongi lawan bicara dengan gaya penuh pencintraan.
Tapi masalahnya kalo kita ngomong dengan politisi, kita tidak pernah tahu dia pake tenggorokan yang mana.

Ada pula adagium lain, bahwa politisi itu seperti sopir bentor di kota Medan, kalo mau belok hanya dirinya dan Tuhan yang tahu. Mari kita ingat kembali, bahwa demokrasi itu berasal dari dua suku kata yaitu Demos artinya rakyat dan Kratos artinya kekuasaan. Kedaulatan ada ditangan rakyat. Praktek politik di Indonesia ( baca Pemalang ) tidaklah demikian. Yang memiliki kedaulatan adalah elite partai, rakyat ( juga ASN ) hanya jadi subjek setiap Pilkada selalu diancam untuk tunduk, loyal, tegak lurus, loyalitas tanpa batas adalah jargon politik yang tidak asing lagi bagi kita.

Tolak PG gabung dengan PDI – P pada Pilkada 2020 ,”SELAMATKAN GOLKAR” !

Catatan : tulisan ini hanya untuk konsumsi kader Golkar.

Oleh Budhi Rahardjo
1. Mantan Pengurus DPD II GOLKAR Kab. Pemalang ( 2 periode ).
2. Alumni FISIP UNDIP Jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan ’79.
3. Ketua PA GMNI ( Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia ) Kab. Pemalang.

1 thought on “Kader Golkar, Tolak Berkoalisi Dengan PDIP Usung Pasangan Agus Sukoco dan Eko Priyono Di Pilkada 2020

Comments are closed.